REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pascapandemi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply. Hal ini berimbas pada tahun lalu PLN harus membayar Rp 47 triliun untuk kelebihan pasokan listrik ini.

"Ini sudah ada potensi investor baru yang mau bikin industri alumunium. Mereka butuh 4 gigawatt. Nah ini bisa jadi peluang baru agar PLN gak lagi oversupply," ujar Luhut di Kantor Kementerian Marves, Senin (12/6/2023).

Luhut mengatakan persoalan kapasitas listrik ini tak akan selamanya oversupply. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang makin membaik lambat laun akan membutuhkan pasokan listrik yang justru meningkat.

Luhut mengungkap kalau Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Potensinya mencapai 437 Gigawatt (GW). Besarnya potensi ini harus segera dimanfaatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik industri mendatang.

Untuk itu, menurut Luhut, PLN justru harus bersiap untuk melakukan pembangunan pembangkit energi bersih mulai saat ini. Contohnya Panas Bumi, butuh waktu tiga tahun untuk membangun. Begitu juga PLTA yang butuh waktu lebih lama.

"Jadi sudah harus mulai bergerak. Memang ini tidak selesai satu periode presiden. Namun, kalau kita tidak mulai kita gak akan ke mana-mana. Jadi proyek ini proyek yang berkesinambungan," kata Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika