REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan menyediakan alokasi sebesar 20 persen untuk fresh graduate atau calon yang baru lulus dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023. Pada tahun ini, diperkirakan sebanyak lebih dari satu juta calon pegawai pemerintah yang dibutuhkan.
"Total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023. Tentu ini ada harapan di satu sisi kita menyelesaikan non-ASN di satu sisi ada fresh graduate," ujar Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6).
Azwar menyebut, calon fresh graduate yang dibutuhkan diutamakan memiliki talenta digital. Menurut dia, kriteria untuk para fresh graduate tersebut nantinya akan sangat tinggi untuk mengisi berbagai formasi yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga, ataupun pemerintah daerah.
"Kira-kira dari total yang sekarang itu tadi nyampaikan adalah 80 persen ini yang non-ASN atau P3K, yang 20 persen rencana ada fresh graduate. Fresh graduate ini apa saja sekarang masih kami utamakan yang talenta digital," ujar Azwar.
Ia menyampaikan, jumlah total formasi CPNS yang dibutuhkan masih belum ditetapkan. Sebab, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum sempat mengusulkan untuk formasi CPNS di 2023.
"Kami juga menyampaikan terkait dengan rencana rekrutmen ASN di 2023 ini masih ada beberapa instansi dengan surat yang sudah kita kirim tetapi mereka belum juga mengirim usulan untuk formasi CPNS di 2023," ujarnya.
Namun Azwar menyebut, kebutuhan nasional ASN 2023 sebanyak 1.030.751. Untuk instansi pusat, yakni terdiri dari CPNS dosen 15.858, CPNS tenaga teknis lainnya 18.595, PPPK dosen 6.742, PPPK tenaga guru 12.000, PPPK tenaga kesehatan 12.719, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205.
Sementara untuk instansi daerah yakni PPPK guru 580.202, PPPK tenaga kesehatan 327.542, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000.
"Nah jumlah alokasi PNS lulusan kedinasan ada 6.259. Sehingga totalnya 1.030.751. Ini sementara setelah kita koordinasi di luar yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline terakhir tidak mengusulkan. Tapi nanti akan kami kaji lagi," ujarnya.
Kasus penipuan CPNS
Lihat halaman berikutnya >>
Ikuti Whatsapp Channel Republika