REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengimbau para pelaku usaha untuk mengantisipasi tantangan geopolitik global. Pernyataannya tersebut merujuk pada ketegangan yang terjadi di antara Amerika Serikat dan China sebagai dua sumber ekonomi terbesar di dunia.
"Ini yang harus kita siapkan. Kalibrasikan model bisnis Anda. Anda harus menyiapkan kalau Anda harus independen, karena perusahaan harus bertanggung jawab dengan keberlanjutan bisnis," kata Sri Mulyani kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Menkeu mengatakan globalisasi mungkin membuat pelaku ekonomi memiliki pola pikir bahwa dunia tidak memiliki batasan. Pelaku ekonomi lebih berfokus pada hal-hal yang menguntungkan, efisien, dan membuat pertumbuhan bersama.
Namun, situasi akan berbeda ketika peperangan antara Amerika Serikat dan China pecah. Negara-negara ASEAN kemungkinan besar akan terjebak dalam kondisi untuk memilih keberpihakan kepada salah satunya, terutama dalam konteks perdagangan.
Meski Menkeu berharap peperangan tidak terjadi, namun ia mengimbau para pelaku usaha untuk menyiapkan skenario antisipasi dari situasi tersebut.
"Kalau tidak, kalau banyak yang memilih untuk memikirkannya nanti, mungkin bisa gelundung," ujar Menkeu.
Sri Mulyani menyatakan langkah antisipasi tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selama menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Kementerian Keuangan selalu mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.
"Jadi, kami berkoordinasi terus. Kami juga berinteraksi dengan blok Barat maupun China dan Rusia. Itu suatu keharusan," jelas Sri Mulyani.
Kendati demikian, Bendahara Negara berpendapat situasi geopolitik global bisa juga diterima sebagai suatu peluang. Sebab, Indonesia berprinsip untuk tidak berpihak pada bangsa tertentu, melainkan bersama dengan banyak bangsa.
Oleh karena itu, pelaku ekonomi Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa tetap bertumbuh, bergerak maju, dan semakin berkembang tanpa dibatasi oleh pilihan-pilihan yang membatasi pergerakan usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika