REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah didominasi belanja pegawai. Tercatat, belanja pegawai menyumbang porsi dengan rata-rata 35,01 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini sebagian besar belanja pemerintah daerah digunakan gaji pegawai negeri sipil daerah. "Di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini memang mengalami tren penurunan, tapi masih cukup tinggi, yakni 34 persen," ujarnya saat Rapat Kerja dengan DPD, Selasa (13/6/2023).
Sri Mulyani menyebut jika dibandingkan tahun sebelumnya belanja pegawai di daerah memang mengalami penurunan, tapi porsinya tetap paling tinggi dibandingkan belanja lainnya.
Tercatat belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meningkat 50,2 persen dari Rp 715 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.074,7 triliun pada 2022. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp 365,4 triliun, belanja barang jasa sebesar Rp 308,8 triliun, belanja modal sebesar Rp 170,8 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 229,8 triliun.
Bendahara negara tersebut menegaskan belanja daerah yang kurang berkualitas menjadi penghalang dalam memperbaiki efektivitas anggaran pendapatan dan belanja nasional dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam mendorong kinerja perekonomian. Padahal menurut Sri Mulyani belanja barang dan jasa serta modal dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kita perlu untuk melihat agar belanja APBD bisa lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.
Sri Mulyani juga menyebut jika perekonomian di daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah yang sebelumnya pada pandemi covid-19 menurun bisa kembali meningkat. Adapun porsi pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan dari 21,7 persen pada 2013 menjadi 27,4 persen pada 2022.
“Sampai saat ini, transfer ke daerah memang masih menjadi sumber pendapatan utama APBD dengan porsi 68 persen. Kita perlu terus meningkatkan PAD tanpa mengurangi kesempatan investasi. Makanya kita harus melihat kualitas belanja daerah," ucapnya.
"Sehingga sumber-sumber penerimaan asli daerah juga mengalami kenaikan. Kita perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengurangi kesempatan investasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika