REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim, telah menelusuri asal usul kepemilikan aset Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Hasilnya, harta Maulan dinilai wajar karena sebelum menjadi pejabat publik, dia merupakan pengusaha.
“Kalau cuma ngomong harta, bisa diterangkan dari dia (Maulan Aklil) pengusaha,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).
Pahala mengatakan, latar belakang Maulan sebagai pengusaha membuat dia dapat mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya secara benar. Selain itu, KPK juga tidak menemukan adanya transaksi keuangan yang janggal dalam rekening Maulan.
“Iya (tidak ada yang aneh), karena dari (rekening) banknya kita lihat enggak ada apa-apa,” ujar Pahala.
Sebelumnya, KPK telah mengirimkan tim ke Pangkalpinang untuk mengecek langsung aset-aset milik Maulan Aklil. Hal ini merupakan tindak lanjut dari proses klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Maulan.
KPK juga sudah memanggil Maulan pada Rabu (17/5/2023). Dia diminta memberi klarifikasi soal LHKPN miliknya. Namun, usai menjalani pemeriksaan, Maulan tak memberikan komentar apapun kepada awak media yang melontarkan berbagai pertanyaan kepada dia.
Berdasarkan LHKPN Maulan yang dilaporkan ke KPK pada 11 Maret 2022, dia tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 11.380.412.373. Ia mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Palembang, Banyuasin, dan Pangkalpinang. Seluruh aset itu memiliki nilai sebesar Rp 11.105.200.000.
Maulan juga melaporkan hanya mempunyai satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015 senilai Rp 220.000.000. Kemudian, dia memiliki kas atau setara kas sebesar Rp 55.212.373. Dalam LHKPN tersebut, Maulan diketahui tak memiliki harta bergerak lainnya dan surat berharga. Dia juga tidak mempunyai utang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika