REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, saat ini Indonesia sedang terlibat dalam proses penyusunan perjanjian hibah dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Jika perjanjian telah disepakati, hibah akan menjadi penyokong alternatif di luar kontribusi tahunan Indonesia untuk UNRWA. Saat ini UNRWA diketahui tengah menghadapi krisis finansial dan terancam tak dapat melanjutkan program-programnya.
“Terkait UNRWA, Pemerintah Indonesia masih dalam proses memberikan bantuan hibah dan perjanjian hibah antara Indonesia dengan pihak UNRWA masih diproses,” kata Teuku kepada Republika.co.id, Selasa (13/6/2023).
Dia menjelaskan, nantinya hibah untuk UNRWA akan berbentuk dana. Namun terkait detailnya, Teuku masih perlu menanyakannya kepada pejabat Kemenlu terkait yang menangani hal tersebut. “Terkait rencana penyaluran hibah melalui UNRWA ini, dan mengingat UNRWA adalah badan PBB, masih diperlukan koordinasi intensif untuk mencapai kesepakatan atas isi perjanjian hibah,” ucapnya.
Teuku pun mengetahui tentang krisis finansial yang kini sedang dihadapi UNRWA. Ia menjelaskan bahwa pendanaan operasi UNRWA hampir seluruhnya bersumber dari bantuan donor. Menurut Teuku, setiap tahunnya Indonesia memberikan kontribusi sebesar 200 ribu dolar AS untuk pelaksanaan program-program UNRWA. “Kontribusi Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi krisis keuangan yang dihadapi UNRWA,” ucapnya.
Teuku mengungkapkan, selain lewat UNRWA, Indonesia juga memberikan berbagai bantuan langsung kepada rakyat Palestina melalui program-program bilateral. Salah satu bentuk bantuannya adalah pembangunan kapasitas atau capacity building.
Pada Senin (12/6/2023) lalu, Sekretaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini kembali menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah berada di ambang kehancuran keuangan. “Dibutuhkan mobilisasi politik dan kemauan untuk mencegah UNRWA tenggelam sepenuhnya,” ujarnya kepada awak media di Wina, Austria.
Dia berharap bantuan dana yang dibutuhkan dapat diberikan pada September mendatang. Awal bulan ini negara-negara donor UNRWA berjanji menyediakan dana sebesar 107 juta dolar AS untuk badan tersebut. Jumlah itu lebih sedikit dari yang diminta UNRWA, yakni sebesar 300 juta dolar AS.
Dalam pertemuan yang digelar di Majelis Umum PBB pada 2 Juni 2023 lalu, para donor mengumumkan 812 juta dolar AS untuk UNRWA dalam bentuk komitmen. Namun hanya 107,2 juta dolar AS yang merupakan kontribusi baru. Negara-negara yang menjanjikan dana terbaru tidak diumumkan.
Dalam 10 tahun terakhir, UNRWA sudah menghadapi krisis keuangan. Namun Philippe Lazzarini mengungkapkan, krisis yang dihadapi saat ini sangat parah dan dipandang sebagai ancaman eksistensial utama UNRWA. “Saat saya berbicara kepada Anda hari ini, saya tidak memiliki dana untuk menjaga agar sekolah, pusat kesehatan, dan layanan kami lainnya tetap berjalan hingga September,” kata Lazzarini saat berbicara dalam pertemuan di Majelis Umum PBB, 2 Juni 2023 lalu.
Dia menambahkan, kemampuan UNRWA untuk menangani krisis keuangan yang dihadapinya, perlahan tapi pasti, akan segera menemui akhir. “Situasinya bahkan lebih kritis sekarang karena beberapa donor kami yang berkomitmen telah mengindikasikan bahwa secara substansial akan mengurangi kontribusi mereka kepada UNRWA,” ujarnya.
Pada Januari lalu UNRWA telah mengajukan permohonan dana sebesar 1,6 miliar dolar AS. Dana itu diperlukan untuk mempertahankan layanan-layanan vital bagi jutaan pengungsi Palestina tahun ini. Mereka berharap komunitas internasional dapat memberikan kontribusi. Saat ini UNRWA menaungi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika