REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Majelis rendah parlemen Rusia pada Rabu (14/6/2023), menyetujui untuk memberikan dukungan awal pada undang-undang yang akan memungkinkan Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak dengan para tersangka atau terpidana untuk berperang di Ukraina.

Rusia mencoba merekrut lebih banyak tentara untuk perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Di bawah aturan perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat dibuat dengan seseorang yang sedang diselidiki karena melakukan kejahatan. Mereka yang kasusnya sedang disidangkan di pengadilan atau setelah mereka dihukum tetapi sebelum vonisnya berlaku secara hukum dapat direkrut untuk dijadikan tentara dan berperang di Ukraina.

Namun, orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak akan bisa mendaftar. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana, setelah menyelesaikan kontrak perang mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan capaian tempur mereka.

Kelompok tentara bayaran Wagner sebelumnya diizinkan untuk merekrut narapidana dari penjara untuk bertempur di Ukraina. Akan tetapi, pada bulan Februari lalu, mereka menyatakan telah berhenti. Para aktivis hak-hak narapidana mengatakan Kementerian Pertahanan telah mengambil alih proses tersebut, tetapi mereka ingin membuat perubahan.

Perubahan baru yang sedang diperiksa oleh Duma tidak mencakup perekrutan orang-orang yang sudah menjalani hukuman. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar terkait informasi ini.