REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- House of Representative Amerika Serikat (AS) meloloskan Undang-undang yang memandatkan pemerintah Presiden Joe Biden menunjuk Utusan Khusus untuk Perjanjian Abraham. Utusan tersebut akan membantu normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab terutama Arab Saudi.
Undang-undang yang diperkenalkan pada Februari akan membentuk Utusan untuk Perjanjian Abraham yang akan bekerja sama dengan duta besar karir yang ditunjuk presiden dan dikonfirmasi Senat. Undang-undang ini diloloskan dengan 413 suara setuju dan 13 suara menolak.
"(Utusan Khusus) akan bekerja sebagai penasihat dan mengkoordinasikan kerja lembaga-lembaga Pemerintah AS yang berkaitan dalam memperluas dan memperkuat Perjanjian Abraham," tulis Undang-undang tersebut, seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (14/6/2023).
"Utusan akan terlibat dalam diskusi dengan pejabat pemerintah negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel berdasarkan Perjanjian Abraham."
Undang-undang itu juga memerintahkan Utusan Khusus untuk "berkonsultasi dengan perwakilan organisasi non-pemerintah yang mencoba memperluas dan memperkuat Perjanjian Abraham." Beberapa tahun terakhir dengan Perjanjian Abraham sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko sudah mengakui dan menormalisasi hubungan Israel.
Namun sejauh ini kekuatan kawasan dan produsen minyak dunia, Arab Saudi masih enggan menormalisasi hubungan dengan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yakin perjanjian itu membawa "perdamaian" di kawasan.
"Utusan Khusus tambahan akan sangat penting untuk membawa Arab Saudi ke Perjanjian dan melanjutkan penguatan dan perluasannya. Kami semakin dekat dengan perdamaian jangka-panjang dan langgeng di Timur Tengah dibandingkan sebelumnya," kata anggota House of Representative AS Mike Lawler yang mensponsori undang-undang utusan khusus Perjanjian Abraham.
Namun Arab Saudi mempertahankan posisi resminya untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv sampai Pendudukan Israel di Wilayah Palestina diakhiri dan negara Palestina didirikan. Meski Riyadh mengizinkan perjanjian tersebut dan merestuinya.
Membujuk Arab Saudi untuk membuka hubungan diplomatik menjadi misi utama kebijakan luar negeri Israel tahun ini. Pada Desember tahun lalu mantan duta besar Israel untuk PBB mengatakan Arab Saudi tampaknya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun ini.
