REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memiliki 1.800 posyandu sebagai fasilitas kesehatan masyarakat di tingkat RW. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menilai, keberadaan posyandu sangat efektif mencegah terjadinya kasus anak stunting di masyarakat.

"Kota Bekasi setiap RW-nya memiliki dua atau tiga posyandu untuk memantau pelayanan balita dan ibu hamil. Ini merupakan program terbaik dukungan untuk new stunting yang akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," kata Tri di acara bertema 'Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting' yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Kota Bekasi, Kamis (15/6/2023)

Tri mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai permasalahan besar nasional saat ini. Karena itu, semua pemerintah daerah harus terlibat dan fokus mengatasinya. "Tentunya ini adalah keterlibatan kita semua baik dari forkopimda juga, tanpa adanya komitmen dan kemauan kuat kita tak bisa menyelamatkan generasi bangsa," katanya.

Tri memastikan, Pemkot Bekasi telah memperbaharui dan mulai bergerak untuk menangani balita yang memasuki fase perkembangan. Dia menyebut, Pemkot Bekasi telah melakukan sosialisasi bagi pasangan pranikah untuk nantinya mendapatkan pembinaan, ketika masuk dalam usia kehamilan maupun pasangan yang memiliki seorang anak sampai usia tiga bulan.