REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia menjanjikan rumah terjangkau di seluruh negeri dalam proyek senilai 2 miliar dolar Australia atau 1,4 miliar dolar AS. Program ini diumumkan saat Negeri Kanguru mengalami lonjakan biaya hidup.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan anggaran yang akan digunakan paling lambat 30 Juni 2025 akan dikirimkan ke pemerintah negara bagian dan wilayah dalam dua pekan. Ia mengatakan tujuan program ini untuk mendorong pasokan perumahan publik bagi warga Australia yang masuk dalam daftar tunggu.

"Pemerintah Partai Buruh yang saya pimpin percaya setiap warga Australia pantas mendapatkan atap yang aman di atas kepala mereka," kata Albanese di Melbourne, Sabtu (17/6/2023).

"Seratus persen akan menjadi perumahan rkayat, ini uang untuk perumahan rakyat," katanya.

Pada bulan Mei lalu pemerintah Australia mengatakan akan memasukan 14,6 miliar dolar Australia ke anggaran federal selama empat tahun untuk bantuan biaya hidup bagi rumah tangga dan bisnis. Pemerintah berjanji langkah ini tidak akan memicu inflasi yang sangat tinggi.

Dalam pernyataannya Albanese mengatakan mengamankan lebih banyak perumahan rakyat bagi warga Australia merupakan "prioritas penting nasional." Ia menambahkan pemerintah akan menambah anggaran sebesar 9,5 miliar dolar Australia pada tahun fiskal 2023.

Terpisah pemerintah Australia ingin membentuk dana perumahan sebesar 10 miliar dolar Australia untuk membangun setidaknya 30 ribu rumah terjangkau baru. Namun mendapat perlawanan dari partai oposisi di parlemen.

Data pemerintah menunjukkan pada Juni 2021 lalu terdapat 417.800 rumah pada program perumahan rakyat. Naik dari 378.600 pada Juni 2008.