REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan besarnya perhatian pemerintah terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan ulama dan guru agama yang berperan sentral dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Hal ini disampaikan Moeldoko di hadapan ribuan guru dan ulama yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (NU) ke-V, di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023).

“Bagi para santri, siswa, dan guru, pemerintah mempunyai skema jangka panjang dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Bagi ustadz, guru, dan pengajar di satuan pendidikan pemerintah menyediakan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa pendidikan untuk kader ulama. Program ini dilakukan untuk pembibitan calon ulama.

“Begitu pula dengan pembibitan calon ulama. Pemerintah menyediakan beasiswa pendidikan kader ulama yang merupakan beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pembiayaan LPDP,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Moeldoko, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat road map kemandirian pesantren yang ingin mewujudkan pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Program penguatan dan peningkatan SDM pesantren (degree/non degree) sebagai implementasi UU Pesantren dan regulasi turunannya juga terus dilakukan. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 250 M yang bersumber dari Dana Abadi Pesantren (LPDP-Kemenag) untuk program tersebut.

Terkait kesejahteraan guru Non-PNS di bawah Kementerian Agama, Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal dan memastikan pencairan tunjangan guru dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah.

Sementara itu, Moeldoko juga mengakui bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya memiliki kekuatan dari segi keagamaan, tapi juga memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan ekonomi dan sosial budaya. NU bahkan tidak hanya menjadi mitra pembangunan pemerintah, tetapi juga menjadi mitra kritis yang memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

“Kekuatan NU saya kira tidak hanya sekedar terletak pada organisasinya, tetapi juga di SDMnya. Salah satunya bapak/ibu semua yang terkumpul dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PerguNU) yang mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan,” kata Moeldoko.

Rakornas V Pergunu ini juga dirangkai dengan Halaqah Alim Ulama untuk mengenang peran KH. Abdul Chalim dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan pendirian Jam’iyah Nahdlatul Ulama pada 1926. Acara ini pun turut dihadiri KH Asep Saifuddin Chalim selaku Ketua Umum PP Pergunu dan KH As'ad Said Ali, salah satu tokoh terkemuka NU. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika