Ahad 18 Jun 2023 13:19 WIB

Kriteria Cawapres Ganjar, Puan: Punya Visi Sama

Ada sejumlah nama lain yang dipertimbangkan PDI P sebagai cawapres ganjar.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ani Nursalikah
Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berjalan usai melakukan pertemuan di Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad (18/6/2023). Pertemuan tersebut tidak hanya membicarakan agenda politik praktis dan pemilu 2024 namun juga mendiskusikan isu-isu kebangsaan. Dalam kesempatan itu juga turut hadir juga pengurus DPP kedua partai.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berjalan usai melakukan pertemuan di Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad (18/6/2023). Pertemuan tersebut tidak hanya membicarakan agenda politik praktis dan pemilu 2024 namun juga mendiskusikan isu-isu kebangsaan. Dalam kesempatan itu juga turut hadir juga pengurus DPP kedua partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan mengerti dengan dinamika terkait pembahasan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. Termasuk, usulan dari partai politik lain yang mendukung pencapresan Ganjar.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah meneken kerja sama dengan PDIP diketahui mengusulkan nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal cawapres untuk Ganjar. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga

"Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung," ujar Puan di Plataran Senayan, Jakarta, Ahad (18/6/2023).

Selain dua nama tersebut, ada sejumlah nama lain yang dipertimbangkan PDI P dan pernah diungkapkannya dalam rapat kerja nasional (Rakernas) III. Nama-nama tersebut adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.