REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI -- Pihak berwenang India mengatakan pada Ahad (18/6/2023), bahwa telah mulai melonggarkan jam malam yang diberlakukan di Manipur. Wilayah di negara bagian timur laut ini dilanda kekerasan setelah 45 hari kerusuhan sipil.
"Kami telah memutuskan untuk menghapus jam malam dari pukul 05.00 sampai pukul 17.00 untuk memungkinkan warga membeli makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya," kata Diana Devi yang merupakan pejabat pemerintah daerah yang berbasis di ibu kota Imphal, tidak jauh dari perbatasan dengan Myanmar.
Seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri di New Delhi mengatakan, setidaknya 32 ribu pasukan keamanan akan terus mendukung polisi setempat sampai situasi normal kembali. Manipur telah mengalami kekerasan yang meluas sejak 3 Mei.
Protes muncul dari masyarakat adat yang dipicu oleh kebencian atas tunjangan ekonomi dan kuota untuk pekerjaan pemerintah dan pendidikan yang diperuntukkan bagi Kukis. Kelompok etnis itu sebagian besar tinggal di perbukitan.
Meiteis yang merupakan komunitas dominan di dataran rendah merupakan setengah dari populasi negara bagian. Mereka menuntut perluasan kuota tindakan afirmatif terbatas kepadanya.
Tapi Kukis khawatir itu berarti Meiteis akan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam pendidikan dan pekerjaan pemerintah yang disediakan untuk mereka. Catatan Kementerian Dalam Negeri India pada pekan lalu menunjukkan, 83 orang meninggal dan lebih dari 60 ribu warga mengungsi sejak Mei dalam kekerasan itu.
Negara-negara tetangga yang telah menyediakan tempat berlindung bagi para pengungsi mengimbau pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengucurkan dana yang dibutuhkan untuk memberi makan para pengungsi. Para pemimpin dari partai oposisi menuduh pemerintah Modi gagal mengatasi krisis di negara bagian yang diperintah oleh partainya.
"Kami yakin jika perdana menteri mengambil tindakan, maka perdamaian di Manipur dapat dipulihkan dalam 24 jam," kata anggota parlemen oposisi di Manipur Nimaichand Luwang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika