REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut Pemilihan Umum 2024, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan turut berperan aktif dengan memberi ruang kepada segenap Partai Politik (Parpol) dalam berkampanye di lingkungan Universitas. Rektor UMJ Dr Ma'mun Murod, mengatakan, adanya kebijakan ini dinilai sebagai langkah tepat untuk ajang adu gagasan antar Calon Legislatif (Caleg), antar Parpol, maupun antar kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mengenai berbagai isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.

"Tentu Kampanye di Kampus ini jangan dipahami secara konvensional. Sebagai warga negara yang baik dan berpendidikan, diharapkan kita semua dapat berpartisipasi dalam politik secara bermartabat. Salah satu bentuk yang dapat kita lakukan adalah menolak kampanye politik uang, serta memilih Caleg yang dinilai punya integritas tanpa harus melihat asal partainya," ujar Ma'mun, pada acara wisuda ke-77 Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Gedung Nusantara ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (19/06/2023).

Ma'mun mengatakan, adapun isu yang perlu ditonjolkan dalam adu gagasan kampanye kampus di antaranya korupsi, tingginya biaya politik, permasalahan stunting, masalah pendidikan terutama kebijikan keuangan, transformasi kesehatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi yang tinggi.

"Kebijakan ini bukan hal asing bagi Muhammadiyah. Selama ini secara tak langsung sudah berjalan. Pada kurun waktu 2023 sudah banyak tokoh politik dari beragam Partai Politik yang hadir di UMJ," ungkap Ma'mun.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang terbukti telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat liberal dari sisi politik. Sebagai kritik keras atas sistem pemilu yang liberal sejak tahun 2009, melalui Muktamar Solo tahun 2022, Muhammadiyah mengusulkan Sistem Proporsional Tertutup.

Ma'mun berharap Muhammadiyah, terkait hal ini, yaitu MK akan memutuskan sistem pemilu dalam bingkai dialektika, putusannya diharapkan akan menjadi sistesis atas Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka menjadi Sistem Proporsional Terbuka Terbatas. 

"Adanya Sistem Proporsional Terbuka dapat menimbulkan aspek negatif seperti maraknya politik uang juga tingginya biaya politik yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas dan kuantitas angka korupsi di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, melalui Laporan Transparansi Indonesia 2022, Indeks Perspesi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0-100. Angka ini turun 4 poin dari tahun 2021. Penurunan ini menurunkan peringkat IPK Indonesia pada peringkat 110, menjadi turun 14 peringkat dibanding tahun 2021 yang berada pada urutan 98 dari 180 negara.

Sebanyak 1.494 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi dinyatakan lulus dalam prosesi Wisuda Program Doktor ke-8, Magister ke-46, Spesialis ke-4, Sarjana ke-77 dan Diploma tiga periode semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika