REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan tingkat literasi keuangan syariah harus terus digalakkan.
Hal ini mengingat tingkat inklusi dan literasi masyarakat terkait keuangan syariah masih rendah yakni mencapai inklusi sekitar 12,12 persen dan literasi di kisaran 9,14 persen. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan inklusi keuangan konvensional sebesar 85,1 persen.
"Saya kira soal literasi ini memang kita galakkan ya," ujar Kiai Ma'ruf dikutip dari keterangannya melalui Youtube Wapres, Selasan(20/6/2023).
Kiai Ma'ruf menyampaikan, berbagai upaya Pemerintah untuk menggalakkan literasi melalui kerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dewan Syariah Nasional.
Selain itu, untuk semakin menggencarkan literasi keuangan syariah, sudah dibentuk di 17 daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Semua KDEKS terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan KDEKS sekarang sudah terbentuk di 17 provinsi.
"Melalui KDEKS itu pengembangan ekonomi di daerah itu terus digalakkan. Karena itu kita harapkan nanti akan terus naik indeks literasinya," ujarnya.
Kiai Ma'ruf menekankan pentingnya literasi guna memastikan berhasilnya produk keuangan syariah. Tak hanya itu, Kiai Ma'ruf juga mendorong tersedianya beragam produk keuangan syariah untuk makin mengenalkan masyarakat.