REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Badan anak-anak PBB, UNICEF sedang mengadakan diskusi dengan otoritas Taliban yang berkuasa di Afghanistan mengenai kemungkinan penyerahan program pendidikan ke organisasi lokal. Pejabat UNICEF mengatakan, Taliban telah mengisyaratkan organisasi internasional tidak dapat lagi terlibat dalam proyek pendidikan.
UNICEF telah menerima jaminan dari Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Taliban bahwa, kelas berbasis komunitasnya, yang mendidik 500 ribu siswa, akan dilanjutkan saat mereka membahas masalah tersebut. Juru bicara UNICEF Afghanistan, Samantha Mort mengatakan, pihaknya terlihat diskusi konstruktif dengan pejabat Taliban.
"Sebagai lembaga utama untuk klaster pendidikan di Afghanistan, UNICEF terlibat dalam diskusi konstruktif dengan Kementerian Pendidikan de facto dan menghargai komitmen dari menteri de facto untuk menjaga semua kelas tetap berjalan sementara diskusi berlangsung tentang jadwal dan kepraktisan," ujar Mort.
“Untuk meminimalkan gangguan pada pembelajaran anak, sangat penting bahwa setiap penyerahan kepada LSM nasional dilakukan secara strategis, dan mencakup penilaian dan peningkatan kapasitas yang komprehensif," kata Mort.
Seorang juru bicara Taliban tidak menanggapi permintaan komentar. Sementara Kementerian Pendidikan belum secara terbuka mengkonfirmasi kebijakan tersebut.
Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 2021. Taliban melarang perempuan mengakses sekolah menengah dan perguruan tinggi. Taliban juga melarang perempuan bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan dan PBB.
Organisasi internasional sangat terlibat dalam proyek pendidikan. UNICEF menjalankan banyak kelas berbasis komunitas termasuk untuk 300 ribu anak perempuan, seringkali di rumah-rumah di daerah pedesaan.
UNICEF membuat kesepakatan dengan Taliban untuk mengadakan kelas komunitas sebelum mereka mengambil alih negara.Dua sumber kemanusiaan mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa, lembaga bantuan telah diarahkan untuk menghentikan keterlibatan organisasi internasional dalam proyek pendidikan. Juru bicara PBB di New York mengatakan, langkah itu menjadi sebuah kemunduran yang mengerikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika