REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memakai tenaga asing sebagai pengawas pembangunan proyek-proyek IKN Nusantara, menuai polemik. Komisi V DPR RI berencana meminta kejelasan rencana itu kepada pemerintah.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, akan menjadwalkan rapat bersama Kementerian PUPR dan Otorita IKN Nusantara. Terlebih, dia melihat, itu sudah menjadi isu hangat setidaknya dua pekan terakhir.
"Kami selaku yang membidangi infrastruktur ini, kami juga bertanya-tanya apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN," kata Lasarus, Selasa (20/6).
Hal itu disampaikan saat memimpin RDP Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan TA sampai Mei 2023. Serta, pembahasan rencana alokasi anggaran TA 2024.
Kalaupun sesuai keterangan dari pemerintah penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka memastikan pembangunan, dia mempertanyakan kekurangan tenaga dari dalam negeri. Lasarus menilai, ini tamparan bagi Kementerian PUPR.
"Ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai di mana, kualitas kita belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri," ujar Lasarus.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek IKN. Apalagi, IKN menyedot dana begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.
Terkait itu, Mulyadi mendorong pemerintah menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan SDM. Ia berharap, pelatihan SDM itu bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek-proyek IKN.
Padahal, dia mengungkapkan, pengalaman beberapa kali naik LRT di Malaysia dan Singapura ternyata banyak melibatkan insinyur-insinyur Indonesia. Sayangnya, kemampuan anak-anak bangsa itu tidak dihargai bangsa sendiri.
"Kan mengagetkan, sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," kata Mulyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika