REPUBLIKA.CO.ID, PADANG --Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebutkan terdapat tiga kunci utama yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
"Pertama, stabilitas bangsa harus terjaga. Polisi, TNI, dan Jaksa harus saling bersinergi," kata Hadi Tjahjanto saat memberikan kuliah umum mengusung tema "Pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang partisipatif menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Andalas (Unand), Sumatra Barat, Rabu (21/6/2023).
Menteri Hadi menilai saat ini TNI, Polri dan Jaksa sudah seirama dalam menjaga stabilitas keamanan. Hal tersebut paling tidak dapat dilihat dari sinergitas antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) saat pandemi COVID-19.
"Contohnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas di daerah yang punya banyak peran nyata saat COVID-19, mereka saling bahu-membahu membantu masyarakat," ujar dia.
Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu terkait keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan. Hal ini diperlukan untuk pemerataan ekonomi. Apalagi, sekitar 65 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Terakhir, lanjut Menteri Hadi, pemerintah harus meningkatkan dan menguatkan kualitas sumber daya manusia. Menjelang tahun 2030 yang diprediksi puncak bonus demografi, pemerintah harus menyiapkan kualitas manusia.
"Kita harus benar-benar siapkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," kata dia.
Mantan Panglima TNI tersebut mencontohkan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tergolong berhasil keluar dari kategori middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.
Ia berharap Indonesia juga bisa meniru langkah Korea Selatan yang berhasil keluar dari middle income trap dan bergerak menuju negara maju, bukan lagi negara berkembang.
Dalam kuliah umumnya, Hadi juga memaparkan beberapa tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas di antaranya masih berbelit-belit perizinan bagi para investor. Kemudian, adanya tumpang-tindih regulasi hingga tingginya sengketa pertanahan.
Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia Emas perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab, di satu sisi kondisi tersebut akan membawa keuntungan namun di sisi lain juga bisa menjadi petaka apabila gagal dikelola dengan baik.
"Ini bisa jadi peluang dan bisa jadi bencana, tergantung cara kita mengelola-nya," kata dia mengingatkan.