REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah ditengah Kontestasi Politik 2024 perlu hadir untuk menegakkan nilai-nilai politik dan demokrasi. Namun menurutnya, Muhammadiyah tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum 2024 bahwa Muhammadiyah hanya organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan kontestan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, S.Sos., M.Si. pada gelaran Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA bertempat di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si. mengatakan adanya forum dekan FISIP PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah) se- Indonesia ini untuk membahas terkait Muhammadiyah ditengah kontestasi politik 2024. Dengan harapan bahwa keanggotaan legislative tidak hanya diisi oleh orang-orang Muhammadiyah saja namun juga bisa diisi oleh kader Muhammadiyah.
Selaras dengan itu, Ketua Forum Dekan FISIP PTMA Prof. Dr. Muslimin Mahmud, MSi mengungkapkan dengan adanya seminar nasional forum dekan FISIP PTMA se-Indonesia ini, Muslimin berharap Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dapat memerankan fungsinya untuk menjadi penengah dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dimana peran Muhammadiyah adalah membangun peradaban bangsa.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam melakukan perubahan yang bersifat subtantif untuk mentransformasikan demokrasi politik yang bermoral dan beradab. Pada kesempatannya, Muslimin kemudian mendorong kader Muhammadiyah untuk terlibat langsung kedalam dunia politik.
“Ditengah maraknya isu politik tentu ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyahyang memiliki potensi dalam bidang politik untuk masuk kedalam dunia politik. Karena sebagai kader Muhammadiyah tentu harus paham politik untuk membangun Kembali cita-cita bangsa dan negara,” ungkap Musimin.
Berbicara tentang Muhammadiyah dalam dalam politik, Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, S.sos., M.Si. mengatakan bahwa sebenarnya Muhammadiyah tidak memiliki kaitan langsung dengan pemilu 2024. Hal ini, sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tentang permohonan perubahan putusan sistem pemilu dari proposional terbuka menjadi proposional tertutup.
“Jadi jika pada masa orde baru pemilu 2024 ini menggunakan sistem proposional terbuka yang kemudian pada era reformasi itu menggunakan proposional terbukan maka seharusnya perlu kita cari dimana titik normalnya untuk sistem politil pemilu yang baru,” ungkap Ma’mun.
Namun nyatanya Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa sistem pemilu 2024 mendatang menggunakan sistem proposional terbuka. Harapan Muhammadiyah selain kepada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dimana Muhammadiyah memiliki pembeda dalam bidang politik.
Pertama, Muhammadiyah sebagai Jam’iyah atau organisasi yang tentu tidak diperkenankan untuk membuat keputusan apapun yang bersifat praksis atau praktis. Kedua, Muhammadiyah sebagai Jama’ah atau kultural sebagai penggerak untuk melakukan penguatan-penguatan politik.
“Yang menjadi problematika saat ini adalah bukan negara yang memberikan ke Muhammadiyah namun Muhammadiyah yang telah banyak memberikan kepada Negara. Terlihat dari Muhammadiyah yang mewujudkan tujuan dan prinsipnya dalam mendirikan banyak sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi islam untuk memberikan Pendidikan berkualitas. Padahal tugas untuk mencerdaskan bangs itu adalah negara bukan Muhammadiyah,” jelas Ma’mun.
Lebih lanjut, Ma’mun mengatakan rencanya terkait membuat survei pengamatan politik menjelang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Leader of Indonesia milik UMJ bekerjasama dengan Lembaga miliki Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan telah disepakati oleh seluruh Rektor PTMA se-Indonesia.
“Tentu saya berharap kontribusi dari Bapak/Ibu untuk menjadi responden survei dengan memerlukan promotor sebanyak 3.600 responden luar Muhammadiyah dan 2.400 responden dari masyarakat Muhammadiyah. Mengapa penting untuk dilakukan? Karena saat ini sistem politik saat ini yang menteukkan adalah Lembaga survei,” Jelas Ma’mun.
Keterlibatan Muhammadiyah menjelang pemilu tentu sangat penting dalam menyikapi renzim yang saat ini diambang kehati-hatian. Namun, tentu saja Muhammadiyah memiliki peran tersendiri dalam menyikapi dunia politik tidak boleh keras namun jangan terlalu lunak.
“Perlu dipahami pragmatism yang berkembang di Muhammadiyah itu berbeda dengan yang lainnya dimana semua yang dilakukan untuk kepentingan Muhammadiyah, politik juga sama pentingnya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Bersama,” tutur Ma’mun.
Dihadiri oleh Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, S.sos., M.Si., Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si. Ketua Fordek PTMA Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si. Ketua LHKP PPM Dr. Phil Ridho Al-Hamdi, M.A. seluruh dekan FISIP dari 18 PTMA se-Indonesia, dan sivitas akademika FISIP UMJ.
Gelaran Seminar Nasional “Muhammadiyah Di Tengah Kontestasi Politik 2024” merupakan serangkaian kegiatan dari Musyawarah Nasional APSAN/P, serta Workshop dselama tiga hari dari Rabu-Jum’at, (21-23/06/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika