REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Direktur sebuah kelompok peduli lingkungan dari negara Arab menarik diri dari kursus pelatihan di Italia karena kehadiran delegasi Israel. Mereka meminta Uni Eropa mematuhi hukum internasional dengan menahan diri dari membantu unsur-unsur pendudukan Israel.  

Menurut kantor berita Lebanon Al Mayadeen, penyelenggara proyek Dukungan Air dan Lingkungan menunjuk Manajer Umum Uni Arab untuk Perlindungan Alam (APN), Mariam Al-Jaaja mengikuti kursus pelatihan di Kota Bari, Italia. Namun, Al-Jaaja dan kelompoknya dikejutkan oleh kehadiran delegasi yang mewakili Israel.

Setelah berkonsultasi dengan anggota dari APN dan Jaringan Arab untuk Kedaulatan Pangan (ANFS), yang merupakan gabungan dari 35 entitas dari 13 negara Arab, Al-Jaaja mengajukan keberatan publik atas kehadiran Israel dan kemudian mengundurkan diri dari pelatihan itu.

Al-Jaaja mengkritik Uni Eropa karena mengundang delegasi Israel ke pelatihan tersebut. Dia meminta penyelenggara proyek untuk mematuhi hukum internasional dan menolak klaim beberapa peserta bahwa pelatihan bersifat teknis bukan politis.

"Organisasi kami didedikasikan untuk mempertahankan sektor lingkungan dan pertanian di Palestina dan Yordania dari praktik kriminal pendudukan (Israel), dan menolak penggunaan masalah lingkungan untuk menormalkan hubungan dengan pendudukan," ujar Al-Jaaja, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (21/6/2023).

Al-Jaaja menekankan, jika mereka ingin menghentikan konflik secara berkelanjutan dan adil, maka mereka harus mengatasi akar penyebabnya seperti pendudukan, pencurian sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia. 

Pemerintah Israel pada Ahad (18/6/2023) mengajukan rencana untuk menyetujui ribuan izin bangunan di wilayah pendudukan Tepi Barat.  Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel.

Dari total persetujuan itu, hanya 1.332 yang harus mendapatkan persetujuan akhir. Sementara sisanya masih melalui proses izin awal.

“Kami akan terus mengembangkan penyelesaian dan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah tersebut,” kata Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.

Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 itu ilegal. Kehadiran para pemukim ini merupakan salah satu isu mendasar dalam konflik Israel-Palestina.

Palestina berusaha untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat telah dibekukan sejak 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika