"Publik harus diberi opsi. Jangan dua pasang. Dua itu seperti memilih soal B (benar) atau S (salah). Tapi memang, kita gak bisa melampaui, karena kewenangan itu ada di partai politik," tuturnya.

Bernada kelakar, Mu'ti menyampaikan, di negara ini sekarang ada sembilan parpol yang menentukan. Jadi tidak hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga di legislatif pun ditentukan oleh sembilan parpol.

"Kita ini sering kali dalam demokrasi mengalami masalah serius ketika parpol tidak jadi pondasi kuat untuk menjamin demokrasi dan keberlanjutan negara," ungkap Mu'ti.