REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dua bangunan usaha dibangun di atas tanah kas desa (TKD) yang terdiri dari cafe dan lapangan bola mini disegel Satpol PP DIY, Kamis (22/6/2023). Bangunan tersebut disegel karena tidak berizin dalam pemanfaatan TKD di Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY.

Bangunan usaha yang disegel yakni kafe Riverside milik PT Pangeran Riverside, dan lapangan bola mini Maguwoharjo Football Park milik PT Abinaya Karsa Aditama. Pemilik PT Abinaya Karsa Aditama, Kahudi Wahyu Widodo, mengaku menghormati penyegelan tersebut.

Meski begitu, pihaknya saat ini masih tengah mengurus izin penggunaan TKD di Maguwoharjo tersebut. Dikatakan, proses perizinan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat kalurahan, kabupaten, hingga provinsi.

Kahudi menuturkan, lamanya proses perizinan dikarenakan pada saat pertama kali pihaknya mengajukan izin tidak atas nama PT Abinaya Karsa Aditama, namun di bawah PT lain. Akibat dari perubahan tersebut, maka proses perizinan menjadi tersendat.

Hal ini mengingat dalam perizinan pemanfaatan TKD tidak diperbolehkan ada pergantian pengelola. Tujuannya agar menghindari penyalahgunaan TKD. "Tadinya saya pakai PT orang, sekarang saya pakai PT saya sendiri, itu jadi membutuhkan waktu," kata Kahudi.

Pihaknya akan berupaya secepat mungkin mendapatkan izin penggunaan TKD di kawasan tersebut. Dengan begitu, kegiatan usaha Maguwo Football Park dapat kembali beroperasi.

"Kami juga secepat mungkin menyelesaikan di sini. Hikmahnya (dilakukan penyegelan) jadi biar segera selesai izinnya. Saya juga enggak bisa tenang ini, aktivitas di sini sudah sangat banyak," ujarnya.

Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, Qumarul Hadi juga mengatakan, perizinan kegiatan usaha tersebut sedang berproses. Bahkan, prosesnya sudah sampai di meja bupati Sleman.

Dilakukan penyegelan dikarenakan belum ada izin yang terbit, sehingga terpaksa dihentikan operasionalnya. Meski begitu, operasional kegiatan usaha itu dapat dilakukan kembali setelah izin dari Gubernur DIY diterbitkan.

“Mereka bisa melanjutkan kalau sudah memegang izin penggunaan tanah kas desa dari Gubernur,” kata Qumarul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika