REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat atau Bank Nagari memastikan dukungannya terhadap program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menyediakan akses pembiayaan yang optimal dan membantu masyarakat untuk tidak terjerat rentenir, Bank Nagari bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tanah Datar memberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).
"Kami ada program memberantas rentenir agar hilang. Bunga dibayarkan APBD untuk UMKM," kata Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Candra saat ditemui usai peluncuran Model Ekosistem Keuangan Inklusif OJK di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Jumat (23/6/2023).
Gusti menjelaskan subsidi kredit bunga KUR yang diberikan sebesar 4,5 persen. Dengan begitu, bunga yang ditanggung masyarakat melalui bank hanya 1,5 persen.
"Kalau di rentenir, bunganya bisa 10 persen seminggu dibayar oleh UMKM. Ini (program subsidi bunga KUR) hanya 1,5 persen," ujar Gusti.
Dia memastikan, sejak 2016 hingga tahun ini, Bank Nagari sudah menyalurkan hingga Rp 7 triliun. Khusus pagu 2023, Gusti memastikan Bank Nagari mendapatkan hingga Rp 2,5 triliun dan saat ini sudah tersalurkan sekitar Rp 1 triliun.
"Jadi silakan masyarakat mengakses Bank Nagari dengan mudahnya. Yang penting para pelaku usaha bisa menjaga reputasi diri jangan masuk daftar kredit macet," ucap Gusti.
Saat ini, OJK resmi meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kampuang Nagari Sumpur, Tanah Datar Sumatra Barat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan program EKI di perdesaan tersebut akan mengoptimalkan potensi yang ada.
“Potensi di perdesaan ini ada potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal,” kata Friderica usai meresmikan peluncuran program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Kamis (22/6/2023).
Friderica memastikan OJK terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Friderica menjelaskan, program EKI tersebut berbeda dengan yang disiapkan sebelumnya. “Karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pascainkubasi,” jelas Friderica.
Friderica menuturkan, program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti pemerintah daerah, Kemenparekraf, Kemendes, OJK, dan Bank Indonesia. Hal itu dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), dana pensiun, Fintech P2P, dan QRIS.
“Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten kota,” ungkap Friderica.
Ikuti Whatsapp Channel Republika