REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menuntaskan sebanyak 18 pengaduan konsumen pada periode Januari hingga 31 Maret 2023. Pada periode tersebut, total ada sebanyak 30 pengaduan yang diterima.

"Dengan perkembangan hasil dari layanan pengaduan konsumen, tercatat 18 pengaduan dengan status selesai, 11 masih aktif, dan 1 telah dihapuskan," kata Kepala OJK Kalimantan Tengah Otto Fitriandy di Palangka Raya, Kalteng, Sabtu (24/6/2023).

Terhitung, sejak awal Januari hingga 31 Maret 2023, pihaknya menerima 479 permintaan layanan. Ini meliputi 46 untuk layanan pemberian informasi kepada konsumen, 30 pengaduan, dan 403 layanan dalam bentuk pertanyaan konsumen.

"Berdasarkan layanan pengaduan tersebut, sektor yang paling banyak dikonsultasikan adalah terkait fintech pinjaman online dan perusahaan pembiayaan," jelasnya.

OJK Kalimantan Tengah juga menerima sebanyak 60 layanan konsumen secara walk-in dan telah terselesaikan secara langsung pada saat konsumen melakukan konsultasi. "Konsultasi maupun pengaduan konsumen didominasi permasalahan terkait kredit, agunan, asuransi hingga pinjaman online," tambahnya.

Lebih lanjut, Otto memaparkan terkait pinjaman online ilegal dan investasi ilegal pihaknya berupaya mengoptimalkan pemberantasan. OJK bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) Daerah Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan rapat koordinasi membahas penanganan investasi ilegal yang marak terjadi di Indonesia khususnya di wilayahnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberi edukasi dan pemahaman tentang waspada investasi melalui kegiatan sosialisasi. Total kegiatan edukasi yang sementara ini telah terlaksana, yaitu sebanyak 28 kali kepada berbagai lapisan masyarakat.

"Sedangkan per 31 Maret 2023, kami telah melaksanakan 18 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.565 orang peserta yang berada di wilayah Kalimantan Tengah," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika