REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan ekonomi dan keuangan digital menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Percepatan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif akan menghasilkan peluang dan partisipasi ekonomi yang dapat diakses secara setara.
"Jika dikelola dengan baik, kami percaya bahwa inovasi digital dapat menjadi sumber kemakmuran baru," kata dia dalam acara Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Symposium yang dipantau secara virtual, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).
Menurut dia, potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari digitalisasi sangat besar mengingat hampir 70 persen penduduk tanah air berusia antara 15-64 tahun atau memiliki jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia.
Potensi dari digitalisasi memungkinkan diraih melalui infrastruktur pendukung digitalisasi seperti listrik, kota, internet berkecepatan tinggi, dan smarphone secara lebih merata, dapat diakses, dan terjangkau.
Dalam lima tahun terakhir terutama saat pandemi COVID-19, prevalensi digitalisasi semakin menguat. Jumlah pelanggan digital baru meningkat sebesar 21 juta, penetrasi penggunaan internet meningkat hingga 74 persen, dan 98 persen merchant di Indonesia telah mengadopsi metode pembayaran digital, bahkan 59 persen di antaranya menggunakan pembiayaan digital.
"Pada tahun 2022, gross merchandise value ekonomi digital Indonesia meningkat sebesar 22 persen. Di Indonesia, fintech (financial technology) dan e-commerce tumbuh subur dan memberikan solusi inovatif yang berfokus pada konsumen," ungkap Filianingsih.
Lebih lanjut, inovasi digital dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan unbanked dan underbanked. Adapun inklusi keuangan digital yang rendah, penggunaan pembayaran digital yang terbatas, dan kurangnya literasi digital dapat menghambat perkembangan ekonomi digital dan mencegah individu untuk memperoleh manfaatnya.
Dalam konteks digitalisasi, sistem pembayaran merupakan titik masuk penting bagi individu yang tak memiliki layanan perbankan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan.
Dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti dompet digital (e-wallet) atau platform pembayaran online, populasi unbanked dapat lebih efisien untuk membayar tagihan, membeli produk dan layanan, serta menerima atau melakukan transfer uang. Melalui Blueprint Payment System 2024-2045, BI menargetkan untuk membawa 91,3 juta unbanked dan 92,9 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui digitalisasi.
"Kami tidak hanya bertujuan untuk membuka rekening bank, tetapi kami bertujuan bagaimana memanfaatkan rekening bank dan juga transaksi digital agar mereka mendapatkan pembiayaan yang berkelanjutan. Kami berharap kelompok-kelompok yang dikecualikan secara finansial akan memiliki akses yang berkelanjutan ke sistem keuangan dan memperoleh manfaat optimal dari inklusi keuangan dan ekonomi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika