REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Said Zaidansyah mengatakan, Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan transaksi keuangan terbesar di dunia terkait pendanaan transisi energi.
JETP yang memiliki dana sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 300 triliun) tersebut merupakan komitmen dari International Partners Group (IPG) yang terdiri negara anggota kelompok G7, Norwegia, dan Denmark untuk Indonesia.
"International Partners Group (IPG), Norwegia, dan Denmark memberikan komitmen pembiayaan 20 miliar dolar AS kepada Indonesia untuk bisa mencapai beberapa target. Misalnya 34 persen energi bersih pada 2030," kata Said Zaidansyah dalam Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).
Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 adalah konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) sebagai ruang pertemuan bersama bagi menteri, pejabat, diplomat, aktivis, musisi, selebriti, pemuda, masyarakat sipil dan kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim khususnya di Indonesia.
Said mengatakan, pada 16 Agustus akan diluncurkan Kebijakan Investasi Bank Komprehensif (Comprehensive Investment Policy of Bank/CIPB) yang akan menentukan lingkup dari JETP.
Ia menyampaikan, lembaga seperti ADB bisa membawa berbagai pihak yang bisa mendukung pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission/NZE). "Oleh karena itu, ADB diminta oleh anggota IPG dan Pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan kelembagaan dan kapasitas implementasi kepada Sekretariat JETP," kata Said.
ADB adalah lembaga multilateral yang dimiliki oleh beberapa negara dan Indonesia adalah pemegang saham ADB terbesar keenam.
Said juga mengatakan ADB menjalankan komitmen sebagai mitra iklim di Asia Pasifik dengan menyiapkan dana ratusan juta dolar AS untuk transaksi yang berkaitan dengan iklim sampai 2030. "Kita juga bisa menjadi salah satu penggerak pertama untuk transisi energi di Indonesia," ujar Said, menambahkan bahwa ADB menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina pada 3 November 2021 di COP 26.
Said menyebutkan, kerja sama ADB dengan pemerintah Indonesia menjadi awal mula untuk menciptakan platform negara untuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM). "Kerja sama tersebut menjadi permulaan kerja sama ADB dengan pemerintah untuk menciptakan ETM Country Platform di mana PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) adalah Country Manager-nya," kata Said.
Said menyatakan, ADB juga berusaha menjadi katalisator dalam pembiayaan terkait dengan iklim. "Misalnya satu dolar yang masuk itu bisa mengatalisasi pendanaan dari berbagai pihak, dan kita memiliki beberapa skema untuk itu," ujarnya.
Saat ini ADB sedang membuat skema baru bernama Pembiayaan Inovatif untuk Iklim di Asia Pasifik (Innovative Financing for Climate in Asia Pasific/IFCAP). ADB mencoba meminta pendanaan dari berbagai donor, dimana nanti ADB bisa memberikan jaminan terhadap satu proyek dimana IFCAP akan memberikan garansi bahwa dari setiap dolar yang digaransi itu diharapkan bisa mendapatkan pendanaan dari pihak lain sekitar empat dolar AS sampai lima dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika