REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (24/6/2023) menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah aturan partisipasi warga negara dalam angkatan bersenjata termasuk ketentuan yang berlaku bagi narapidana.

RUU itu mencakup ketentuan untuk narapidana, terutama yang memungkinkan pembebasan narapidana lebih cepat dari jadwal. Kebebasan mereka ditentukan setelah menandatangani kontrak untuk bertugas di militer Rusia.

RUU tersebut mengharuskan pengajuan banding dari komando unit militer atau pernyataan pribadi terpidana. RUU tersebut menyatakan bahwa narapidana dapat menandatangani kontrak hanya selama periode mobilisasi, darurat militer, atau di masa perang.

Lebih lanjut RUU ini mencatat bahwa mereka yang dihukum karena melakukan kejahatan, seperti pelecehan seksual, spionase, penyanderaan, dan "tindakan ekstremis", tidak dapat mengajukan permohonan.

Sebuah RUU terpisah memungkinkan mereka yang memiliki catatan kriminal atau "kelayakan terbatas" untuk dinas militer bisa menandatangani kontrak dengan angkatan bersenjata. Kontrak ini akan berlaku selama masa mobilisasi, darurat militer, dan selama masa perang.

RUU yang berbeda juga menetapkan jaminan hukum dan dasar pembebasan dari pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang telah menandatangani kontrak untuk dinas di militer Rusia selama periode mobilisasi, darurat militer, atau masa perang.

RUU lain yang diadopsi menaikkan batas usia untuk layanan kontrak selama mobilisasi, darurat militer, atau masa perang menjadi 70 tahun. Batas usia sebelumnya untuk wajib militer bagi pria Rusia adalah 50 hingga 65 tahun, tergantung pada pangkatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika