REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyuarakan penentangan terhadap seruan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, pada Ahad (25/6/2023). Anggota kabinet pemerintahan sayap kanan itu meminta agar para pemukim mendirikan pos-pos permukiman liar di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Netanyahu mengatakan pada rapat kabinet, seruan seperti itu merusak aturan hukum di Yudea dan Samaria atau nama yang merujuk pada Tepi Barat. Seruan untuk membangun permukiman liar ini merugikan kepentingan vital Israel.

"Mereka harus segera dihentikan," ujar Netanyahu dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar The Jerusalem Post.

Perdana Menteri Israel berjanji akan terus mengesahkan rencana pembangunan permukiman di Tepi Barat. Tindakan ini sebagai tanggapan atas serangan Palestina terhadap pemukim.

Ben-Gvir sebelumnya telah meminta para pemukim Israel untuk pergi ke puncak bukit. “Perlu ada penyelesaian penuh di sini. Bukan hanya di sini tapi di semua puncak bukit di sekitar kita,” katanya saat mengunjungi permukiman liar di bukit ilegal Eviatar Tepi Barat.

Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, pemukim Israel mendirikan setidaknya tujuh permukiman liar di Tepi Barat dalam 24 jam terakhir. Tindakan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah pendudukan menyusul serentetan serangan.

Hampir 180 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun ini. Setidaknya 25 orang Israel juga meninggal dunia dalam serangan terpisah selama periode yang sama.

Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di 164 permukiman dan 116 pos permukiman liar di Tepi Barat. Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika