REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebesar 51,2 persen dari total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia. Terutama, APBN dinikmati warga berpenghasilan rendah.
"Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun atau setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2023. Dengan demikian, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp366,2 triliun.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari bantuan sosial dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur. Realisasi bantuan sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Adapun total realisasi belanja untuk UMKM tercatat sebesar Rp 601 miliar. Kemudian, belanja lainnya disalurkan untuk pendidikan dengan perincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp 5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp 5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan perincian bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 46,5 triliun.
Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp 35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subdisi LPG 3 kilogram Rp 26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp 1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp 301,9 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika