REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat pun harus kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai proses pelaksanaan program maupun birokrasi.
Hal ini disampaikan Jokowi di acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
"Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi.
Jokowi menekankan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan birokrasi.
"Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," jelas Jokowi.
Ia kemudian kembali memberikan contoh pelaksanaan program di beberapa provinsi, kabupaten atau kota, maupun pemerintah pusat. Misalnya saja program penyuluhan pertanian di daerah dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 1 miliar di antaranya habis digunakan untuk perjalanan dinas.
Contoh lainnya yakni program pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas.
"Bayangkan berapa, nggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," kata Jokowi.
Jokowi pun kembali mencontohkan program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten untuk membangun dan merehabilitasi Balai Penyuluhan. Program ini memiliki anggaran Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 734 juta di antaranya digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.
"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buanyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen. Atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.
Karena itu, Presiden meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan.
"Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, namun lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, dll.
"Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN dan BUMD agar mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan.
Sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika