REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ ikut mengomentari soal sikap bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengenai keluhan pedagang di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Sebagai anggota dewan di DKI Jakarta, MTZ mengaku tersinggung atas sikap Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung ya, bahwa ada orang yang tidak punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di sini (Jakarta), tidak punya wewenang untuk mengurus Jakarta, dan dia punya wewenang untuk mengurus Jakarta, dan dia punya wewenang jelas untuk di Jateng, tapi ngapain ke sini terus telepon Pj Gubernur segala macam?" kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/6/2023).

MTZ pun menyebut bahwa selain tidak ada tupoksi di DKI Jakarta, Ganjar tidak digaji untuk melakukan hal yang dilakukannya saat mengunjungi Pasar Anyar Bahari pada Sabtu (24/6/2023) lalu. Sehingga hal itu pun terkesan melangkahi peran DPRD DKI Jakarta.

"Ya gitu lah, tahun politik kali ya," tutur dia.

Sebelumnya diketahui, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sempat menelepon Pj Heru dan Sekda DKI Joko Agus Setyono untuk menyampaikan keluhan pedagang yang ada di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6/2023) mengenai retribusi.

Saat itu, Heru sedang ada acara, Ganjar belum sempat membahas retribusi. Heru diketahui merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Ganjar kemudian menelepon Sekda DKI Joko Agus Setyono. Ia menyampaikan keluhan pedagang soal retribusi, lalu bertanya: "Bisa enggak diringankan?" kata dia.

Joko menyambutnya dengan permintaan agar perwakilan pedagang menemui dirinya, setelah mengiyakan permintaan Ganjar. Ganjar juga meminta gerai Kartu Jakarta Pintar untuk pangan murah dibuka lagi di Pasar Anyar Bahari.