REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Populi Center menunjukkan 44,9 persen responden tidak mendukung Presiden Joko Widodo ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 mendatang. Dalam survei Populi Center yang dilakukan pada 5-12 Juni 2023 kepada 1.200 responden, masyarakat yang mendukung Jokowi cawe-cawe agak lebih sedikit yakni 44,8 persen.
"Kami mencoba melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap pernyataan presiden tersebut. Hasilnya, sebesar 43,8 persen menjawab mendukung pernyataan presiden, dan sebesar 44,9 persen tidak mendukung," ujar peneliti Populi Center Hartanto Rosojati dalam rilis surveinya, Senin (26/6/2023).
Hartanto melanjutkan, sebesar 11,3 persen responden menolak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, ketika menanyakan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait maksud dari pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut, sebesar 31,5 persen beranggapan maksud dari cawe-cawe Jokowi adalah ingin memastikan pembangunan dilanjutkan oleh presiden berikutnya.
Kemudian sebesar 29,2 persen beranggapan Jokowi ingin menjamin pelaksanaan pemilu akan dilakukan dengan jujur dan adil. "Sebesar 21,8 persen menganggap Jokowi akan mendukung salah satu calon presiden di Pemilu 2024, dan sisanya menolak menjawab pertanyaan ini," ujarnya.
Sedangkan terkait evaluasi Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan yakni 77,8 persen dari Mei sebelumnya 75,4 persen. Untuk peningkatan masyarakat terkait demokrasi di Indonesia saat ini, 76,1 persen menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik.
Angka ini naik sekitar 8 persen dari survei bulan Mei 2023. Sejalan dengan itu, yang menjawab demokrasi berjalan tidak baik jumlahnya menurun, dari 26,7 persen pada survei sebelumnya, menjadi 19,2 persen pada bulan ini.
Survei Populi Center dilakukan pada 5-12 Juni 2023 kepada 1.200 responden melalui metode wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center. Margin of Error dari survei sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika