REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyatakan bahwa diperlukan badan nasional yang mengintegrasikan seluruh komponen dari industri sawit.

"Persoalan kita yang terbesar itu adalah saat ini kita itu masih jalan sendiri-sendiri. Di hilir jalan sendiri, di hulu jalan sendiri, bahkan seringkali perilakunya saling 'membunuh', kebijakannya juga satu ke timur, satu ke barat, yang akhirnya itu membuat kita menderita, membuat kita sulit bergerak," ujar TungkotSipayung dalam acara Special Dialogue yang diadakan CNBC Indonesia yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Salah satu kebijakan dalam industri sawit di Indonesia adalah pungutan ekspor dan bea keluar yang menjadi instrumen untuk menjaga irama hilirisasi industri kelapa sawit. Artinya, kebijakan tersebut bukan sekadar memberikan pajak perdagangan, tetapi mendorong hilirisasi agar Indonesia menjadi pemain utama dalam crude palm oil (CPO), hilirisasi industri sawit, ekspor biodiesel, minyak goreng, hingga olein.

"Nah itulah fungsi daripada kebijakan pungutan ekspor itu dibuat, dirancang demikian bagus," ujarnya pula.