REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Kapolresta Bukittinggi terkait dugaan perbuatan inses di daerahnya. Menurut Erman, saat ini polisi masih dalam penyelidikan tentang adanya kasus dugaan inses ini.
"Saya sudah menghubungi pihak Polresta Bukittinggi untuk ditindaklanjuti secara hukum. sampai sekarang kasus ini sedang dalam penyelidikan belum ada keterangan dari polresta menyatakan bahwa ini hoaks ini bohong tidak ada," kata Erman, melalui rekaman video yang diterima Republika, Selasa (27/6/2023).
Seperti diketahui Erman Safar dilaporkan oleh pihak keluarga dan juga ninik mamak di Bukittinggi ke Polresta karena dinilai telah menyampaikan hoaks terkait adanya dugaan inses. Kuasa Hukum pihak keluarga, Ade Firman, menyayangkan Wali Kota Erman Safar membeberkan isu ini ke publik tanpa lebih dulu melakukan konfirmasi.
Menurut Ade, seharusnya Erman memastikan lebih dulu apakah perbuatan inses ini memang terjadi atau tidak. Karena bila tidak itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat.
Harusnya menurut Ade, Erman tidak menerima bulat-bulat informasi berdasarkan pengakuan anak yang mengaku telah berhubungan badan dengan ibu kandungnya. Terlebih anak tersebut diyakini kejiwaannya tidak normal.
"Dalam keadaan tidak waras, gangguan jiwa, lalu keterangan itu disampaikan saya begini (inses) sama orang tua. Dia orang tidak waras. Apakah pernyataan dari orang yang tidak bisa diambil keterangannya tapi kemudian dipublikasikan. Di sini masalahnya, harusnya dikroscek dulu kebenarannya," ujar Ade.
Ade Firman mengatakan isu perbuatan inses yang disebutkan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, telah merusak harkat, martabat dan perekonomian keluarga kliennya. Kliennya ibu EY, menurut Ade selama ini berprofesi sebagai tukang urut. Sejak isu ini beredar, tidak ada pasien urut yang mendatangi EY.
"Harkat, martabat, dan ekonomi klien kami dihancurkan. Ibunya ini kan tukang urut. Setelah kejadian ini sama sekali tidak ada orang datang untuk urut sehingga perekonomian terganggu," kata Ade, kepada Republika, Selasa (27/6/2023).