REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner mendapat sekitar 2 miliar dolar AS (hampir Rp 30 triliun) dari negara selama setahun terakhir. Berbicara dengan para prajurit dalam pertemuan di Kremlin, Selasa (27/6/2023), Putin mengatakan, Wagner dibiayai melalui Kementerian Pertahanan Rusia, yang mentransfer sekitar 86 miliar rubel (hampir Rp 15 triliun) pada Mei 2022-Mei 2023 untuk gaji tentara bayaran.
Pada saat yang sama, kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, memperoleh lebih dari 80 miliar rubel (hampir Rp 14 triliun) melalui perusahaannya, Concord, yang mendapat pesanan negara.
"Saya berharap dalam pengerjaan ini (pelaksanaan tata tertib negara) tidak ada yang mencuri, atau katakanlah, tidak banyak mencuri, tetapi tentu saja kami akan memeriksa semuanya," kata Putin.
Dia juga mencatat bahwa "lawan" mencoba memanfaatkan percobaan pemberontakan, tetapi gagal—tanpa menyebut siapa yang ia bicarakan. Pada 24 Juni 2023, Prigozhin menuduh Kementerian Pertahanan Rusia menyerang para pejuangnya.
Tuduhan itu disusul dengan pernyataan pendiri Wagner tentang "Konvoi Keadilan" oleh tentara bayaran yang melintasi perbatasan Ukraina ke Kota Rostov-on-Don di Rusia. Prigozhin mengatakan, anggotanya akan bergerak ke Moskow sehingga mendorong Kremlin, sebutan bagi pemerintah Rusia, memperketat keamanan di seantero negeri.
Kemudian, Prigozhin dan tentaranya memutuskan kembali guna menghindari pertumpahan darah ketika mereka sudah berada 200 kilometer dari Moskow. Dinas Keamanan Federal menyebut tindakan kelompok Wagner sebagai "pemberontakan bersenjata" dan membuka kasus pidana terhadap Prigozhin, sementara Putin menyebut pemberontakan perusahaan swasta paramiliter sebagai "pengkhianatan".