REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah membatalkan elemen sentral dari rencana reformasi peradilan yang memicu aksi protes selama berbulan-bulan. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di situs web Wall Street Journal pada Kamis (29/6/2023), Netanyahu mengatakan, dia tidak lagi berusaha memberikan wewenang kepada parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.
"Saya membuangnya," kata Netanyahu tentang 'klausa pengesampingan' yang sangat diperdebatkan.
Kendati demikian, bagian lain dari perombakan peradilan yang memberikan kewenangan kepada koalisi berkuasa untuk menunjuk hakim masih berlanjut dan tidak dibatalkan. "Cara memilih hakim tidak akan menjadi struktur saat ini, tetapi itu tidak akan menjadi struktur aslinya," kata Netanyahu tanpa merinci lebih lanjut.
Pernyataan Netanyahu membuat Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir geram. Dia menuduh perdana menteri mengalah kepada pengunjuk rasa.
"Kami terpilih untuk membawa pemerintahan dan perubahan, reformasi adalah landasan dari janji ini," ujar Ben-Gvir.
Pemerintah Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk merombak sistem peradilan Israel pada Januari. Netanyahu mengatakan, Mahkamah Agung semakin merambah ke wilayah politik yang bukan kewenangan mereka.
Rencana perombakan peradilan tersebut memicu protes massa. Kritikus mengatakan, reformasi ini adalah ancaman bagi demokrasi. Washington mendesak Netanyahu untuk mencari kesepakatan luas, ketimbang mendorong perubahan sepihak yang akan membahayakan kesehatan demokrasi Israel.
Netanyahu menghentikan rencana perombakan peradilan pada akhir Maret untuk menggelar pembicaraan kompromi dengan oposisi. Tetapi setelah pembicaraan itu ditangguhkan bulan ini, Netanyahu mengatakan dia akan melanjutkan perubahan yudisial.
Koalisi pemerintahan Netanyahu mulai bekerja minggu ini pada RUU baru yang akan mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung dengan membatasi kewajaran sebagai standar peninjauan kembali.
Para pemimpin oposisi tidak memberikan reaksi langsung terhadap komentar terbaru Netanyahu. Sementara kantor Netanyahu tidak memberikan rincian tambahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika