Sabtu 01 Jul 2023 10:58 WIB

Rusia Dukung Reformasi Dewan Keamanan PBB

Dominasi negara-negara Barat di Dewan Keamanan PBB harus diseimbangkan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang. ilustrasi
Foto: AP Photo/Bebeto Matthews
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Terkait hal itu, Rusia bakal mengupayakan perluasan anggota di dewan tersebut dengan merangkul negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurutnya, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus diseimbangkan.

Baca Juga

“Dari 15 anggota (tetap dan tidak tetap), yang disebut ‘golden billion’ menempati enam kursi, ini tidak adil, tidak adil. Oleh karena itu, kami akan berupaya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan sesegera mungkin dengan memasukkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," ujar Lavrov dalam sebuah konferensi pers di Moskow, Jumat (30/6/2023), dikutip Anadolu Agency.

Lavrov mengungkapkan, waktunya telah tiba untuk beralih ke kesetaraan. “Jika setiap orang mendukung demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi juga diperlukan dalam hubungan internasional,” kata diplomat berusia 73 tahun tersebut.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Lima negara di antaranya merupakan anggota tetap, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Para anggota tetap memiliki wewenang lebih besar yakni berupa kepemilikan hak veto. Hal itu memungkinkan mereka mencegah Dewan Keamanan PBB mengadopsi suatu resolusi.

Sementara 10 negara lainnya adalah anggota bergilir atau tidak tetap. Dengan demikian, 10 kursi di Dewan Keamanan PBB diisi oleh berbagai negara untuk masa tugas selama dua tahun. Sebanyak lima negara di antaranya diumumkan setiap tahun.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan wacana yang sudah bergulir cukup lama. Salah satu negara yang vokal menyerukan dan menyuarakan hal tersebut adalah Turki. Wacana reformasi selalu berembus karena struktur dan fungsi Dewan Keamanan PBB saat ini dinilai tidak lagi mengakomodasi kebutuhan dunia dengan berbagai dinamika serta tantangannya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement