Ahad 02 Jul 2023 09:11 WIB

Disebut Dua Kali Offside Pahami Hierarki Pemerintahan, Pengamat: Ganjar Urus Jateng Saja!

Ganjar dinilai tak mematuhi Presiden Jokowi dalam gelaran Piala Dunia U-20.

Rep: Febryan A/ Red: Agus raharjo
Bakal Calon Presiden dari Partai Dekomrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri deklarasi 1000 lawyers di Jalan Syahridin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (25/6/2023). Dalam dekrlarasi tersebut Bacapres dari PDIP itu menyanpaikan pesan kepada relawan untuk tidak mengankat isu SARA saat kampanye.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Bakal Calon Presiden dari Partai Dekomrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri deklarasi 1000 lawyers di Jalan Syahridin, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (25/6/2023). Dalam dekrlarasi tersebut Bacapres dari PDIP itu menyanpaikan pesan kepada relawan untuk tidak mengankat isu SARA saat kampanye.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dua kali melakukan tindakan melampaui kewenangannya alias offside. Menurut Efriza, tindakan menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Ibu Kota jadi kali kedua Ganjar offside.

Ia menilai Ganjar offside memahami hierarki pemerintahan. "Lagi-lagi Ganjar offside dalam memahami hierarki pemerintahan dan prosedur maupun etika dalam pemerintahan baik secara aturan maupun tidak tertulis. Untuk kedua kalinya Ganjar sebagai eksekutif daerah, tapi bersikap berlebihan," kata Efriza.

Baca Juga

Efriza menuturkan, Ganjar offside pertama kali ketika secara terbuka menyatakan menolak gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia karena keikutsertaan Tim Nasional Israel. Ganjar sebagai kepala daerah tidak mematuhi kebijakan Presiden Jokowi untuk menggelar turnamen sepak bola tersebut.

Seolah tak kapok, lanjut dia, Ganjar kini bertindak melampaui kewenangannya ketika menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru menyampaikan keluhan warga. Padahal, Ganjar dan Heru sama kepala eksekutif pemerintahan provinsi. Posisi keduanya sejajar, bukan atasan dan bawahan.

"Ganjar sebaiknya urus masalah di Jawa Tengah saja yang memang wilayahnya (sebagai gubernur)," ujar Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu.

Menurut dia, tindakan Ganjar itu mempertontonkan ketidaksopanannya terhadap Pj Gubernur DKI Heru. Ganjar juga terkesan ingin menunjukkan dirinya punya kuasa. "Padahal Ganjar baru sekadar capres dan belum tentu terpilih. Andai terpilih, ia juga harus menunggu sampai benar-benar kekuasaan dan kewenangannya sah pascapelantikan," kata Efriza.

Efriza menambahkan, aksi Ganjar menelepon Heru itu yang mungkin ditujukan untuk meraih simpati publik dan menaikkan elektabilitasnya, tapi dia tidak paham bahwa dirinya masih gubernur. "Jadi apa yang dilakukan Ganjar malah menunjukkan adanya sifat dirinya yang arogan dengan mengabaikan etika, dan norma," katanya.

Dibela PDIP DKI Jakarta...

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement