REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapannya untuk menyandang predikat Paripurna Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2023. Bahkan, bentuk komitmen dan keseriusan itu dibuktikan pemkot dengan sejumlah upaya yang sudah dilakukan dalam memenuhi kriteria penilaian KLA predikat paripurna.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, bahwa sebelumnya tim juri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah melakukan verifikasi penilaian KLA Paripurna di Kota Pahlawan. Bahkan, saat di Surabaya, mereka sempat takjub dengan keberadaan Rumah Anak Prestasi.
"Tim juri sempat surprise ketika melihat Kota Surabaya. Karena satu-satunya di Indonesia yang ada rumah anak prestasi. Jadi itu rumah yang kita berikan untuk anak-anak yang memiliki kelebihan. Kenapa kita katakan itu rumah prestasi? Karena mereka adalah anak-anak yang memiliki kelebihan," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Ahad (2/7/2023).
Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan jika seluruh kriteria dalam mencapai KLA predikat paripurna telah dilakukan Pemkot Surabaya. Di antaranya yakni, dengan menyediakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di 20 Balai RW yang tersebar di 12 kecamatan Kota Surabaya.
"Kita juga menyediakan PUSPAGA di Balai RW. Itu kenapa Balai RW kita bangun semuanya, karena kita meletakkan PUSPAGA di sana. Karena ada pendidikan keluarga di sana," ujarnya.
Oleh sebabnya, Wali Kota Eri menyatakan kesiapan Surabaya dalam menyandang KLA Predikat Paripurna. Bahkan, kata dia, tim penilai dari Kementerian PPPA sebelumnya juga menyatakan jika Surabaya telah memenuhi semua kriteria penilaian KLA Predikat Paripurna.
"Kalau dari tim penilai menyatakan semuanya sudah terlampaui, bahkan mereka sempat surprise dengan Kota Surabaya. Dan saya berharap dan saya yakinkan kepada Bu Menteri PPPA, bahwa Surabaya siap menjadi Kota Layak Anak Paripurna," tegasnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri menilai bahwa capaian Kota Layak Anak Paripurna itu bukanlah akhir dari tujuan. Tetapi sejatinya adalah bagaimana membuat seorang anak itu bisa betul-betul nyaman di Kota Surabaya. "Karena bagaimanapun kota ini akan dimunculkan pemimpin - pemimpin di kemudian hari dari para anak dan pemuda di Kota Surabaya," jelasnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu lantas menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan pemkot dalam memenuhi kriteria penilaian KLA Paripurna. Sejumlah upaya itu terbagi ke dalam 7 klaster yang berisi sejumlah variabel.
Pertama adalah Klaster Kelembagaan. Dimana variabel dalam klaster ini memuat sejumlah kebijakan hukum yang di antaranya melalui Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Juga, Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Selain itu, klaster kelembagaan juga memuat tentang pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Surabaya.
"Kebijakan sudah kita masukkan ke dalam Perwali. Perda Layak Anak juga ada dan sudah digedok dan diparipurnakan oleh DPRD. Kenapa kita melakukan Perda? Karena ini adalah komitmen bukan hanya dari pemkot saja tapi juga DPRD. Sehingga inilah menunjukkan salah satu komitmen yang menjadi acuan," paparnya.
Selanjutnya yang kedua adalah klaster Hak Sipil dan Kebebasan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika