REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Teratas, masih ditempati oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,8 persen, dengan sangat percaya (23,5 persen) dan cukup percaya (72,3 persen).

Sedangkan yang menyatakan kurang percaya (3,5 persen) dan tidak percaya sama sekali (0,5 persen). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin mengatakan bahwa tingginya kepercayaan publik terhadap TNI disebabkan oleh institusi tersebut yang tidak terlibat politik praktis.

"TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Itulah yang menyebabkan TNI pulse, pernah di awal-awal reformasi TNI jeblok, belakangan reformasi militer memberikan insentif dipercaya publik, karena mereka tak lagi terlibat urusan day to day urusan politik," ujar Burhanuddin dalam rilis daringnya, Ahad (2/7/2023).

Di peringkat kedua ada Presiden dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen. Peringkat ketiga adalah Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 81,2 persen.

Burhanuddin mengatakan, ini menjadi yang pertama kali bagi Kejagung yang mendapatkan kepercayaan publik di atas 80 persen. Bahkan merupakan yang tertinggi sejak survei dilakukan pada 1999.

"Menurut kami ini kali pertama Kejaksaan Agung menempati trust paling tinggi dalam sejarah. Biasanya mereka di kisaran 60-an (persen), tapi setahun terakhir konsisten di peringkat ketiga, tapi itupun belum pernah menyentuh angka 80 persen, baru kali ini 81,2 persen," ujar Burhanuddin.

Keempat adalah Polri dengan kepercayaan publik sebesar 76,4 persen. Selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (75,4 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (73,8 persen), dan Dewan Perwakilan Daerah (73,3 persen).

Dua terendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (68,5 persen) dan partai politik (65,3 persen). Jelasnya, angka tersebut relatif stabil berada di dua peringkat bawah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.

"Tidak serendah September 2017, saat itu kepercayaan terhadap partai politik hanya 39 persen. Sekarang PR partai politik, DPR adalah bagaimana meningkatkan trustnya, minimal di atas 70 ya. Kalau 60-an itu di kampus itu nilainya masih C ya, jadi minimal 70 biar dapat B," ujar Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 20 sampai 24 Juni 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika