REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah menunjuk Kim Yung-ho sebagai menteri unifikasi baru. Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (2/7/2023), Yoon mengkritisi Kementerian Unifikasi yang terlalu terfokus pada pemberian bantuan untuk Korea Utara.
Yoon menegaskan bahwa fokus Kementerian Unifikasi perlu diubah. Yoon mengatakan, selama ini Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korea Utara.
"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korea Utara dan itu salah. Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah," ujar Yoon.
Yoon mendesak Kementerian Unifikasi untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal. Yoon mengatakan, penyatuan harus membawa kehidupan manusia yang lebih baik bagi orang-orang di Korea Selatan dan Korea Utara.
Menteri Unifikasi yang baru, Kim Yung-ho, adalah seorang sarjana konservatif dan pengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Pada 2019, Kim menulis di kolom online bahwa jalan menuju penyatuan akan terbuka setelah rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan.