REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- PwC Australia telah memecat delapan mitra termasuk mantan kepala eksekutifnya sebagai bagian dari penyelidikan internal atas kebocoran rencana pajak rahasia pemerintah oleh mantan partner.

Penyelidikan menemukan banyak contoh di mana penyalahgunaan informasi rahasia melanggar standar profesional. Penyelidikan juga mengidentifikasi kegagalan kepemimpinan dan tata kelola dalam mengatasi pelanggaran tersebut.

"Akuntabilitas sangat penting untuk meningkatkan budaya kami. Berdasarkan penyelidikan kami, hingga saat ini, jelas bahwa perilaku sejumlah partner tidak sesuai dengan yang diharapkan dari mereka. Mereka sekarang dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan mereka," kata Penjabat CEO PwC Kristin Stubbins mengatakan dalam pernyataan dilansir dilansir Reuters, Senin (2/7/2023).

Pemecatan tersebut menandai langkah terbaru PwC untuk menahan dampak dari skandal bocornya dokumen rahasia rencana pajak pemerintah. Sebelumnya, mantan partner yang memberi nasihat kepada Pemerintah Australia tentang undang-undang perpajakan baru yang menargetkan penghindaran pajak perusahaan, berbagi draf rahasia itu dengan rekan kerja.

Delapan partner, yang telah keluar atau sedang dalam proses keluar, termasuk mantan kepala eksekutif Tom Seymour. Seymour mengundurkan diri pada Mei mengakui telah menerima e-mail yang berisi informasi rahasia tentang rencana pajak pemerintah.

Seymour dan tujuh mitra lainnya yang disebutkan oleh PwC, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tiga partner ditindak karena gagal memenuhi tanggung jawab profesional mereka. Lima lainnya, termasuk kepala divisi layanan keuangan perusahaan, dicopot karena gagal mencegah kebocoran dokumen.

"Perilaku buruk ini tidak dan tidak pernah, dapat diterima berdasarkan standar PwC," demikian pernyataan dari PwC.

Ikuti Whatsapp Channel Republika