REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Muzakir mengatakan keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memproses hukum orang-orang, yang mempunyai kekuasaan ekonomi ataupun politik, menjadi faktor penting dalam tingginya kepercayaan publik terhadap mereka.

“Rakyat itu kan tahu mana penegak hukum yang pilih-pilih, siapa yang lebih ke politik dibanding penegakan hukum,” kata Muzzakir, Selasa (4/7/2023).

Dalam konteks ini, menurut Muzakir, sebagian besar jaksa menampakkan tidak bersinggungan dengan politik. Misalnya, kasus-kasus yang ditangani terkait dengan BUMN atau lembaga lain yang bersinggungan langsung dengan politik. “Sehingga Kejaksaan menunjukkan penyelamatan kerugian negara yang lebh besar,” ujar Muzakir.

Dalam banyak kasus yang ditangani Kejaksaan, menurut dia, pengadilan pun memutus soal pengembalian kerugian negara yang cukup besar. Sementara polisi ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengembalian kerugian negaranya tidak cukup besar.

Ditambahkan juga, penilaian publik atas Kejaksaan berbeda dengan KPK. Dikatakannya, KPK dinilai publik lebih asyik dengan instrumen politiknya. Hal ini yang justrru membuat orang jengah dengan KPK. “Dan record-nya KPK bisa terbaca dari situ. Akibatnya, rakyat juga tidak percaya dengan penegakan hukum. Ini orang baik-baik kok ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia.

Dalam posisi publik percaya kemurnian penegakan hukum dibandingkan unsur politik, Muzakir memercayai hasil survei tingginya kepercayaan terhadap kejaksaan. “Masyarakat sudah mulai cerdas (melihat penegakan hukum dan politik),” kata Muzakir.

Diakuinya, memang tidak ada penegak hukum yang sepenuhnya bersih. Tapi, menurut Muzakir, publik melihat keberanian kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kekuasaan ekonomi ataupun politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika