REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Hingga 50 politisi Partai Konservatif Inggris dilaporkan akan menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bisa menghentikan badan publik memboikot barang dan jasa Israel. Amandemen itu diajukan oleh partai oposisi Partai Buruh pada Senin (3/7/2023).
RUU Kegiatan Ekonomi Badan Publik bertujuan untuk menghentikan dewan lokal dari mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Anggota parlemen oposisi mengecam RUU tersebut karena dirancang dengan buruk. Aturan itu memiliki potensi untuk membatasi kebebasan berbicara jika menjadi undang-undang.
Partai oposisi pun telah mengajukan amandemen yang akan menghalangi kekuatan penegakan Undang-Undang (UU) tersebut. “RUU itu telah ditarik sangat luas. Ini memberikan kekuasaan yang luas kepada menteri luar negeri, dan memiliki sejumlah implikasi yang luas, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan menangani BDS, masalah yang menurut pemerintah ingin diselesaikan, yang kami bagikan,” ujar sekretaris komunitas bayangan Lisa Nandy dalam sebuah wawancara dengan Jewish News.
Sekelompok anggota partai Konservatif mengatakan bulan lalu kepada Department for Levelling Up, Housing and Communities bahwa mereka memiliki keberatan tentang UU yang diusulkan dari partainya sendiri. Namun, mereka cenderung abstain daripada mendukung amandemen Partai Buruh.
Mereka bersiap untuk memperingatkan para menteri bahwa rancangan UU tersebut perlu dikerjakan ulang. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah akan menghadapi penolakan pada tahap selanjutnya dari pengesahannya.
Dewan yang dipimpin oposisi di kota Inggris Leicester dan Lancaster telah menyetujui pemberlakuan boikot atas barang-barang Israel. Kedua wilayah itu memiliki suara mayoritas yang mendukung Partai Buruh.
“Kampanye (BDS) ini tidak hanya merusak kebijakan luar negeri Inggris tetapi juga mengarah pada retorika dan pelecehan antisemit yang mengerikan. Pesan saya kepada organisasi-organisasi ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan Anda dan fokus pada penyampaian untuk publik," ujar anggota Partai Konservatif Michael Gove yang mengajukan RUU Kegiatan Ekonomi Badan Publik dikutip dari Arabnews.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, badan publik tidak boleh mengejar agenda kebijakan luar negeri mereka sendiri. RUU itu akan memastikan Inggris berbicara dengan satu suara secara internasional dan pembayar pajak hanya perlu membayar kebijakan luar negeri satu kali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika