REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron terus menerus menghadapi masalah serius di negaranya. Ia menghadapi tantangan paling berat dalam dua dekade terakhir. Yang terbaru, ia harus menghadapi gelombang demonstrasi akibat kematian remaja 17 tahun yang ditembak mati polisi Prancis.
Agenda-agenda ke luar negeri terpaksa diperpendek bahkan dibatalkan menyusul gejolak sosial yang terjadi. Misalnya saja, pekan lalu Macron harus memperpendek kunjungan di pertemuan Eropa di Brussel untuk menggelar rapat dengan pemerintahnya. Pekan ini ia membatalkan kunjungan ke Jerman.
Tak hanya Macron yang membatalkan agenda, pemimpin negara lain pun terpaksa membatalkan agenda karena kondisi Prancis yang tak kunjung kondusif. Misalnya saja, tiga bulan lalu ketika Raja Charles III membatalkan kunjungannya ke Prancis karena kerusuhan unjuk rasa anti-reformasi sistem pensiun.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan ia mengamati situasi Prancis dengan prihatin.
"Saya sangat berharap, dan saya yakin, presiden Prancis akan menemukan cara segera memperbaiki situasi ini, saya tidak mengira Prancis menjadi sangat tidak stabil, bahkan gambarannya tentu sangat menyedihkan," kata Scholz pada stasiun televisi ARD.
Amerika Serikat (AS), Inggris dan Cina meminta warganya berhati-hati saat berkunjung ke Prancis. Bulan lalu usai pertemuan perubahan iklim, Presiden Kenya William Ruto memuji Macron yang tahan banting dengan sejumlah masalah internal negaranya.
"Anda menjalaninya seperti yang dilakukan orang Kenya, seperti maraton," kata Ruto pada Macron.
Pertanyaan bagi Macron saat ini apakah ia cukup kuat menghadapi situasi politik di dalam negeri.
"Masalahnya ia masih memiliki empat tahun lagi," kata peneliti senior di National Center for Scientific Research (CNRS) Luc Rouban, Senin (3/7/2023).
Ia mencatat Macron sudah menghadapi unjuk rasa dan kerusuhan di jalan sejak gerakan rompi kuning melawan ketidakadilan sosial pada tahun 2018.
"Sebagai bagian dari meluasnya kritik terhadap tatanan sosial yang melibatkan kesenjangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika