Selasa 04 Jul 2023 20:27 WIB

Bank-Bank di Inggris Diminta tak Sembrono Tutup Akun Milik Tokoh Politik

Bank diharuskan melakukan uji tuntas ekstra pada orang yang terpapar politik.

Bendera Inggris.
Foto: EPA-EFE/NEIL HALL
Bendera Inggris.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Kebudayaan Inggris Lucy Frazer mengatakan dia khawatir bank mungkin menutup rekening nasabah karena alasan politik menyusul klaim dari pendukung Brexit atau Brexiteer Nigel Farage.

Frazer mengatakan, penutupan akun nasabah adalah sesuatu yang harus dipikirkan dengan hati-hati oleh bank.

Baca Juga

Pemerintah Inggris kemudian mengumumkan tinjauan terhadap peraturan layanan pembayaran, termasuk praktik perusahaan yang tampaknya menutup rekening orang atau bisnis yang memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan bank.

Frazer mengatakan kepada stasiun radio LBC, ia khawatir rekening orang mungkin ditutup karena alasan yang salah. "Bank diatur, dan itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh regulator," kata Frazer dilansir BBC, Selasa (4/7/2023).

Pekan lalu, Farage mengatakan bank menutup rekeningnya. Ia menyebut aksi sepihak itu sebagai penganiayaan politik yang serius dari industri perbankan anti-Brexit. Pemerintah sedang menyelidiki penyedia pembayaran atas penutupan akun tersebut.

Farage mengatakan bahwa dia diberitahu dua bulan lalu bahwa banknya sedang menutup rekening pribadi dan bisnisnya. Farage mengatakan dia diberitahu oleh banknya bahwa menutup rekeningnya adalah keputusan komersial.

Farage mengatakan, dia lalu berusaha membuka akun di tujuh bank lain dan ditolak. "Entah karena alasan aktif dalam politik atau memiliki pendapat yang tidak disetujui oleh bank, terlalu banyak akun yang telah ditutup dalam beberapa tahun terakhir," kata Farage kepada BBC.

Ia berharap kasus ini mengungkap semuanya dan publik bisa mendapatkan perubahan pada undang-undang. "Setiap orang di Inggris harus berhak punya rekening bank," kata dia.

Farage, yang merupakan mantan anggota Parlemen Eropa, menduga alasan keputusan tersebut berkaitan dengan undang-undang tentang orang yang terpapar secara politik atau PEP. PEP adalah orang-orang yang memegang posisi atau pengaruh terkemuka yang mungkin lebih rentan terlibat dalam penyuapan atau korupsi. Bank diharuskan untuk melakukan uji tuntas ekstra pada PEP.

UK Finance, yang mewakili industri perbankan, mengatakan, perbankan harus mendiskusikan penutupan rekening dengan nasabah sejauh batas kelayakan dan diperbolehkan. Meskipun, akan ada situasi di mana mungkin tidak tepat bagi bank atau bank tidak diizinkan untuk menjelaskan alasan mereka menutup akun nasabahnya.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement