Rabu 05 Jul 2023 00:03 WIB

Kemenkop UKM Minta Petani Berkoperasi Tingkatkan Skala Ekonomi

Konsolidasi petani dalam koperasi meningkatkan nilai tambah dan skala ekonomi.

Petani memanen padi secara tradisional di sawah yang mereka garap, di lingkungan di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Foto: Republika/Bowo Pribadi
Petani memanen padi secara tradisional di sawah yang mereka garap, di lingkungan di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta petani berlahan sempit dan nelayan agar berkonsolidasi dalam wadah koperasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan memiliki skala ekonomi.

"Koperasi bisa menjadi jawaban berbagai keterbatasan di kalangan petani dan nelayan," kata Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi saat menyampaikan sambutan pada Seri Webinar dalam Rangka Peringatan Hari Koperasi ke-76 secara virtual yang dikutip di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Baca Juga

Deputi Zabadi menyampaikan, petani yang menggambarkan pelaku usaha mikro dan kecil saat ini memiliki keterbatasan ekonomi seperti lahan yang terbatas, SDM (sumber daya manusia), akses pembiayaan, hingga kemampuan untuk menjangkau pasar. Namun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, koperasi menjadi pilihan rasional dalam mengembangkan usaha bagi para petani dan nelayan.

"Koperasi bisa berperan mengolah hasil panen dan koperasi pula yang bergerak sebagai agregator dalam menghubungkan hasil produksi dengan market. Sehingga dengan demikian, bisnis yang dikelola memiliki skala ekonomi dan daya saing. Ini sekaligus meningkatkan produktivitasnya," ujarnya pula.

Zabadi memberikan contoh Koperasi Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, yang mampu mengonsolidasikan petani berlahan sempit dengan rata-rata 50 hingga 100 meter menjadi 1.200 hektare.

"Selain mengonsolidasikan lahan sempit para petani, koperasi itu bermitra dengan offtaker akhir, seperti gerai ritel modern Superindo dan lainnya untuk memasarkan produk hasil petani," ujarnya pula.

Kemudian, untuk sektor perikanan, Kemenkop UKM telah menerapkan program Solusi Nelayan (Solar Untuk Koperasi Nelayan) untuk membantu para nelayan yang tergabung dalam koperasi agar dapat lebih mudah menjangkau solar bersubsidi.

"Kita tahu di sektor perikanan, 60 persen biaya yang dikeluarkan ada pada bahan bakarnya. Para nelayan harus membeli harga bahan bakar solar jauh dari harga subsidi yang ditentukan. Kami upayakan 250 desa kampung nelayan untuk dapat difasilitasi SPBU nelayan ke depannya," ujarnya lagi.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement