REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD DKI Jakarta Ismail mengkritisi pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinahkodai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal Jakarta International Stadium (JIS). Stadion tersebut saat ini menjadi polemik karena dilakukan renovasi dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.
Menurut Ismail, stadion JIS tidak saklek menjadi proyek zaman Anies Baswedan. Menurutnya, gubernur-gubernur sebelumnya juga punya andil. "Kalau melihat dari prosesnya, JIS tidak berdiri tunggal di masa Pak Anies, tapi sudah ada prosesnya penetapan tempat di masa Pak Jokowi, eksekusi lahan di masa Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan realisasi pembangunann di masa Anies. Jadi kita melihat ada andil dari pimpinan-pimpinan tiga gubernur sebelumnya," kata Ismail saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Setelah JIS terbangun, lantas pergantian DKI 1 dari Anies Baswedan ke Heru Budi Hartono terjadi. Diketahui masih ada sejumlah kekurangan, baik masalah akses masuk maupun fasilitas penunjang berupa transportasi publik. Pj Heru dinilai tidak melanjutkan apa-apa yang perlu dipoles dari JIS, atau menenggelamkan eksistensi JIS.
"Ketika finalisasi terbangun ditemukan ada beberapa kekurangan, justru inilah yang menjadi tantangan pimpinan saat ini, menyempurnakan, itu namanya estafet pembangunan. Bukan kemudian mengubur hidup-hidup sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya. Saya pikir ini juga mengubur hidup-hidup pula mimpi dari masyarakat Jakarta untuk memiliki stadion," jelas dia.
Diketahui, pada saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur, sejumlah kegiatan -tidak hanya ajang olahraga-, diadakan di JIS. Anies tampak menghidupkan JIS dengan notabene agenda keagamaan, seperti agenda shalat Idul Fitri pada Mei 2022 lalu, shalat Idul Adha pada Juli 2022.
Namun, pada era Heru Budi Hartono, agenda hari raya tersebut sama sekali tidak diadakan di JIS, melainkan di Balai Kota DKI Jakarta. Rerata media mainstream pun mengangkat isu tersebut karena Pj Heru yang merupakan orang dekat Presiden RI Joko Widodo terkesan tidak melanjutkan legasi Anies Baswedan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika