REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengajak pelaku UMKM mendaftarkan produknya di e-katalog LKPP. Hendrar menyebut para pelaku UMKM bisa dapat memperluas pasar dengan ikut tergabung pada e-katalog LKPP.
"APBN dan APBD kita dorong sistem transaksinya lewat e-katalog. Prosesnya sangat mudah, Anda punya NIB, datang ke LKPP, dalam satu hari produk Anda bisa tayang di e-katalog kami," ujar Teten dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Hendrar mengatakan, e-katalog LKPP menawarkan keunggulan bagi para pelaku UMKM, terutama dari akses pasar. Dengan terdaftar di e-katalog LKPP, Hendrar menyebut pelaku UMKM dapat melakukan transaksi di sejumlah instansi pemerintah.
"Manfaatnya kalau produk kita yang di dalam LKPP berarti bisa bertransaksi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini pasti ini menjadi manfaat buat kita semuanya, transaksinya transparan dan efektif kemudian juga bisa meningkatkan kualitas pembelian produk dalam negeri," ucap Hendrar.
Hendrar menyebut UMKM merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia menjadi yang terbesar di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan Indonesia emas pada 2045.
"Saya selalu menyampaikan dalam berbagai forum, Presiden Jokowi ini sangat peduli terhadap upaya-upaya untuk membuat produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri," lanjut Hendrar.
Hendrar menyampaikan, Indonesia disebut akan menjadi salah satu dari empat negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045 bersama AS, Cina, dan India. Hendrar menilai keberpihakan terhadap produk lokal akan menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di masa yang akan datang.
"Mari beli produk dalam negeri supaya mereka menjadi produk berkualitas dan akhirnya tidak hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, produk buatan Indonesia juga akan mendominasi ekonomi di global," kata Hendrar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika