REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menantikan peran konkret Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) dalam mengembangkan ekosistem halal, guna membantu mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia.
Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan arahan secara virtual pada acara Silaturahmi Bisnis Internasional Makassar International Halal Trade and Business (Mihrab), Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) Summit and Expo 2023, dari Jakarta, Rabu (5/7/2023).
"Peran konkret ISMI dinantikan dalam mendukung tercapainya target-target program pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas dan sertifikasi halal produk, penguatan intermediasi pembiayaan, serta penguatan literasi ekonomi syariah masyarakat," kata Wapres.
Wapres menekankan ISMI sebagai wadah jihad pelaku ekonomi dan pengusaha Muslim di Tanah Air mesti mampu memaksimalkan kontribusinya dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia.
Ia mengharapkan forum Silaturahmi Bisnis (Silabis) Internasional ISMI 2023 menjadi sarana bertukar gagasan dan praktik terbaik, galeri bagi produk halal unggulan, dan ajang business matching yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret.
"Apalagi Silabis Internasional ini dihadiri oleh pebisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kehadiran delegasi bisnis di Kota Makassar juga diharapkan dapat memperkuat laju perekonomian daerah, memacu Makassar untuk berkembang menjadi salah satu hub pengembangan produk halal di kawasan timur Indonesia, yang akan menyokong penguatan ekonomi syariah di tanah air melalui kolaborasi global," jelasnya.
Pada kesempatan itu Wapres juga menyampaikan bahwa secara domestik perkembangan sektor unggulan Rantai Nilai Halal yang mencakup sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, dan pariwisata ramah Muslim menunjukkan tren peningkatan yakni sebesar 5,5 persen year-on-year pada kuartal III 2022.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar 1,69 persen year-on-year.
Meski demikian, pencapaian ekonomi syariah nasional menurut Wapres belum optimal yang ditandai masih rendahnya pertumbuhan usaha syariah, masih kecilnya pangsa pembiayaan syariah, dan belum signifikannya tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat.
Menyadari kondisi tersebut, kata Wapres, maka pemerintah mengarahkan kebijakan pengembangan ekonomi syariah pada tiga program kunci yaitu kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.
Selain implementasi ketiga program kunci tersebut, dua hal krusial yang juga menjadi perhatian adalah penggunaan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, termasuk para pengusaha Muslim yang tergabung dalam ISMI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika